Kota Metro – (BIN) – Pemerintah Kota Metro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan tema “Penguatan Infrastruktur untuk Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang dilaksanakan di Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai, Kamis (13/03/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Kota Metro ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso dan Wakil Wali Kota Metro M. Rafieq Adi Pradana serta dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, akademisi, dan perwakilan masyarakat.
Dalam pemaparan oleh Plt. Kepala Bappeda Kota Metro, Yeri Ehwan menyampaikan bahwa capaian Pembangunan selama 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2021-2024 Kota Metro telah menunjukkan berbagai kemajuan signifikan.
“Diantaranya peningkatan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 79,85 (2023) menjadi 80,41 (2024), termasuk kategori sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi positif, mencapai 4,88% pada 2024 setelah sempat mengalami kontraksi akibat pandemi, “terangnya.
Lebih lanjut, Yerri juga menjelaskan bahwa peningkatan juga terjadi pada Investasi dari 2,26% (2020) menjadi 7,51% (2023) yang di dorong oleh sektor perdagangan, jasa, dan kesehatan.
“Inflasi terkendali, turun dari 2,53% (2020) menjadi 1,51% (2024), lebih rendah dibanding rata-rata provinsi dan nasional. Serta tingkat pengangguran yang mengalami penurunan dari 5,40% (2020) menjadi 3,71% (2024) lebih rendah dari rata-rata provinsi, “kata Yerri.
Kemajuan yang terjadi di Kota Metro juga berhasil menurunkan Angka kemiskinan yang sebelumnya berada di angka 8,47% (2020) menjadi 6,78% (2024) dan menjadikan Kota Metro sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Lampung.
“Selain itu, Prevalensi stunting mengalami penurunan drastis dari 25,3% (2019) menjadi 7,1% (2023), bahkan Kota Metro mendapat penghargaan nasional atas keberhasilannya dalam penanganan stunting, “ungkapnya.
Disisi lain, Yerri menuturkan Prioritas Pembangunan Kota Metro pada tahun 2026 akan mengacu pada visi RPJPD 2025-2045 dengan memfokuskan pada beberapa titik pembangunan Kota Metro 2026.
“Diantaranya penguatan infrastruktur untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, perluasan lapangan kerja dan penguatan ekonomi daerah, “tuturnya.
Tak hanya itu, Pemerintah Kota Metro juga melakukan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sistem ketahanan pangan, pemantapan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, penataan ruang kota dan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Dalam upaya mencapai target pembangunan tersebut, Pemkot Metro akan melakukan beberapa langkah strategis, termasuk mendorong inovasi daerah, mengoptimalkan penggunaan anggaran, serta memperkuat integrasi kebijakan pusat dan daerah, “bebernya.
Kota Metro juga menargetkan peningkatan daya saing daerah dengan pengembangan sektor unggulan seperti perdagangan, jasa, dan industri kreatif.
“Musrenbang RKPD 2026 menjadi momentum penting bagi Kota Metro dalam merancang kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global dengan strategi yang terencana dan sinergi berbagai pihak, Kota Metro optimis dapat mencapai pembangunan yang lebih maju, inklusif dan berkelanjutan, “ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Metro,Bambang Iman Santoso menekankan pentingnya Musrenbang sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang harus selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.
“Forum ini menjadi momen penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dan memastikan pembangunan yang efektif serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Sehingga Pembangunan Kota Metro Tahun 2026 akan menitikberatkan pada penguatan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, penanganan banjir, serta optimalisasi lampu penerangan jalan. “Prioritas utama juga akan ditingkatkan pada kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan, “terangnya.
Musrenbang ini juga menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo serta arahan pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dalam kebijakan pembangunan daerah yang efisien dan tepat sasaran, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang efisiensi anggaran.
“Sebagai bentuk implementasi kebijakan efisiensi, belanja pemerintah akan diarahkan pada tujuh bidang prioritas yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, pengendalian inflasi, stabilisasi harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan, serta program lainnya yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, “tambahnya.
(Dp)
