Lampung – (BIN) – Anggota Badikatda DPD PDI.Perjuangan Provinsi Lampung sekaligus caleq DPRD Provinsi Lampung dapil Lampung empat menyoroti hasil pemilu 2024 yang dimana menimbulan banyak persoalan, mulai dari Sirekap yang berubah-ubah datanya dan belum lagi melihat di media masa masyarakat dipertontonkan dengan sajian-sajian yang menjadi perdebatan dikalangan bawah.
Endang Ruwaliyan menyatakan dukungan agar DPR RI menggunakan hak angket untuk memastikan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berlangsung berdasarkan kedaulatan rakyat untuk membuktikan fungsi DPR Sebagai wakil rakyat di tingkat nasional dan sebagai salah satu lembaga pengambil keputusan.
“Saya adalah salah satu dari ratusan atau ribuan masyarakat yang mengikuti proses pemilu sejak runtuhnya orde baru, sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 1999, saya belum pernah melihat ada proses pemilu yang seperti ini. Di mana masyarakat dipertontonkan hal-hal yang mencederai hak dari pada demokrasi” bebernya.
Endang menyampaikan hal itu dalam kegiatan bersama para pengiat senam warga kota metro.
Ia menyebut, dirinya menerima banyak masukan dan kekecewaan dari berbagai pihak agar teman-teman di yang sekaligus wakil rakyat kita DPR RI menggunakan hak angket.
“Hari ini saya selaku anak bangsa, sangat amat mendukung DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket, agar semua bisa terurai dmna selama ini masyarakat hanya di pertontonkan yang tidak pasti terkait pemilu yang belum lama ini selesai” ucapnya.
Melalui hak angket inilah, kata dia, akan menemukan titik terang seterang-terangnya sekaligus juga masyarakat bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah agar mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu di konsumsi di kalangan masyarakat.
“Oleh karena itu, saya mendukung hak angket ini segera dilakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat tanpa ada dugaan merusak tatanan demokrasi yang telah di perjuangkan para teman-teman aktifis.
” kita harus ingat, jatuhnya pak Harto itu dipicu oleh gabungan krisis ekonomi, sosial dan krisis politik, nah disini pemerintah harus hati-hati bila mana masyarakat kita tidak lagi percaya penyelengaraan pemilu yang bersih, dan kita sudah melihat sendiri demo sudah dimulai, hari ini beras sudah naik drastis setelah pemilu usai, tidak menutup kemungkinan BBM akan naik dalam waktu dekat. Oleh sebab itu jika ada DPR yang tidak setuju kita catat bersama dan jika bersih kenapa risih, lakukan saja toh DPR itu wakil rakyat kok, jangan karena koalisi lalu di alihkan atau ada yang mencegah. Sekali lagi sya sampaikan, ini bukan menang dan kalah, tapi mekanisme yang dilaksanakan sudah tidak bener, kita bisa liat di beberapa media daerah mana aja yang mendapatkan intimidasi dan kecurangan. Dan saya mengajak semua element masyarakat untuk tetap memonitor siapa apakah hak angkat ini akan dilaksakan atau tidak, lalu fraksi mana saja yang tidak mendukung.” Tutupnya.
(Ai)
