Banyak Kalangan Artis Dan Anak Pejabat Masuk Senayan, Endang : Bagaimana Bisa Menyuarakan Wong Cilik Jika Tidak Dikader Dari Akar Rumput

  • Bagikan

Lampung Timur – (BIN) – Anggota Badiklatda DPD PDI.Perjuangan Provinsi Lampung Endang Ruwaliyana mendorong Pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan UU pemilu pada tahun 2029 dilakukan secara proposional tertutup. Hal ini dikarenakan pemilu tahun 2024 paling buruk sepanjang sejarah yang di mulai pada tahun 1955.

” Ini harus kembali pada sistem pemilu tertutup, supaya partai bisa menyeleksi antara calon siapa yang benar-benar turun ke masyarakat, selalu bergotong royong bersama masyarakat, dan paham keadaan masyarakat. Bukan hanya sebatas karena dia artis, anak pejabat, ada kedekatan sama ketua-ketua partai tingkat Daerah, hanya modal diendors dan bermodal maju caleq, langsung duduk tanpa melihat berjuang bersama partai sejak tahun berapa dan apa yang di perbuat selama ini kepada masyarakat melalui jalur partai.” Kata Endang di sela-sela lari pagi di taman merdeka ( 10-03-2024 ).

Masih kata Endang, : Kalau dipilih hanya kerena dari kalangan artis, lalu orang tuanya pejabat, atau orang dekat ketua partai tingkat Daerah tanpa melewati kepengurusan dari bawah, bagaimana bisa paham apa yang di alami masyarakat kita. Akhirnya kita tidak lagi melihat kemapuan tersebut.” Ucapnya.

Sebelumnya Endang Ruwaliyana Badikatda PDI.Perjuangan Provinsi Lampung Menyatakan pemilu pada tahun 2024 menjadi penyelengaraan pemilu terburuk dalam sejarah.

Endang melihat perseta pemilu tahun ini hanya bermodalkan terkenal seperti dari kalangan artis, atau dari pelawak dan ada juga karena dari keluarga para pejabat, atau anak pejabat yang tidak di kader dari bawah. Akhirnya, untuk menjadi Anggota legislatif hanya bermodal ketenaran semata.

“Bagi saya, ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah Indonesia sejak 1955.” Kata Endang.

Endang menjelaskan, bahwa Demokrasi saat ini dinilai sudah terbuka dibanding dengan Era Soeharto. Dengan keterbukaan ini, Bangsa dihadapkan pada masalah lain, seperti sistem untuk mencapai kebebasan demokrasi.

” Nah sekarang kita baru saja melewati suatu cara Pemerintahan yang Demokratis dengan pemilu ini, walaupun ada dibeberapa media dugaan kecurangan ada di beberapa daerah, dan ini harus di koreksi dan dievaluasi bersama untuk mempunyai legislatif yang benar-bener menyuarakan suara arus bawah, karena sya melihat saat ini para caleq tidak pernah mengajak dan berdiskusi para masyarakat, yang ada mereka ( oknum para caleq ) bagi sesuatu agar untuk dipilih, jadi fungsi jadi anggota DPRD/DPR RI mereka gak tau, lalu mau dibawa kemana persoalan setiap wilayah, lah wong caleq nya aja gak ngerti, masak iya setelah duduk baru belajar jadi wakil rakyat. Kasihan masyarakat lah, belum lagi modal yang sudah di keluarkan secara otomatis cari pulihan dulu, bukan berjuang dulu,” Tutupnya.

(A/i)

banner 325x300
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *